Bongkar Anggaran Lem Aibon, Wiliam PSI Divonis Bersalah, BK Bela Anies..

Bongkar Anggaran Lem Aibon, Wiliam PSI Divonis Bersalah, BK Bela Anies..

November 29, 2019 0 By NANAHARASUYA
SHARE BERITA INI:
347 📍

JAKARTA — Di hari Jumat ini datang kabar yang mengagetkan tapi sebenarnya sudah tak heran lagi. Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI yang jelas keberpihakannya kepada Anies telah merampungkan pemeriksaan atas kasus dugaan pelanggaran etika oleh anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana. William Aditya Sarana dilaporkan oleh seorang warga Jakarta bernama Sugiyanto pada Senin (4/11) karena telah mengunggah dokumen rancangan KUA-PPAS ke media sosialnya tentang lem aibon yang akhirnya viral.

Sugiyono sendiri adalah oknum pendukung garis keras Anies. Jadi karena aib dan noda dari junjungannya terbongkar maka BK langsung turun tangan untuk menyelamatkan muka Anies dan memproses si William.

Busuk memang oknum BK yang dendamnya seperti junjungannya. Anies kan tipenya begitu, dendam politik yang tak bisa diselesaikan padahal itu adalah ulahnya sendiri tapi ditutupi dengan aneka retorika dan narasi pencitraan yang memualkan dan menjijikkan.

Jadi, menurut Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi, isi berkas laporan pemeriksaan William menunjukkan bahwa politikus muda dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu telah melanggar tata tertib DPRD. Peraturan yang dimaksud adalah kewajiban anggota legislatif bersikap kritis disertai sikap adil, profesional dan proporsional.

Hasi pemeriksaan itu mau diserahkan ke Ketua DPR. Parah banget nih BK bukannya mendukung adanya upaya agar anggaran DKI itu lebih transparan dan disisir dari anggaran siluman malah kebalikannya.

Otak dan logikanya di mana, membongkar anggaran yang ngawur dan akhirnya direvisi mereka sendiri. Pihak yang menginput juga sudah mengakui kesalahannya. Tapi BK ini lebih memperhatikan soal kesantunan.

Pokoknya segala aib kecurangan itu tak pantas diumbar di publik. Bagi mereka yaitu BK DPRD, segala kecurangan itu harus dibiarkan saja. Para politikus muda sekelas William itu disuruh bungkam.

Pembungkaman untuk hal-hal yang menyangkut kecurangan ini makin memperlihatkan era Pemerintahan Anies itu adalah pemerintahan yang penuh kemunafikan.

Kebohongan dan kepalsuan serta pembualan itu dianggap halal sementara mengungkap kebenaran itu malah dianggap musuh dan ancaman. Begitulah otak dna mental oknum-oknum pejabat di eraAnies yang sangat berbeda dibanding era sebelumnya karena didukung oleh junjungannya.

Loading...

Integritas dna kejujuran makin hilang di DKI. Ini adalah pertunjukkan sandiwara kelas kampung, membongkar skandal para maling santun eh malah mereka berbalik menyerang.

Memakai birokrasi sebagai senjata untuk melawan para pejuang kebenaran adalah kemunafikan yang paripurna. Aksi para anggota BK DPRD itu menunjukkan mereka adalah para pejabat yang merasa insecure, merasa tidak aman karena mereka ingin membiarkan pesta anggaran itu jangan diganggu.

“Kami lapar dan haus”, begitu ungkapan anggota DPRD ketika Anies terpilih, mereka menantikan momen di mana sang pemimpin yang sangat longgar dan cenderung membiarkan anggaran diutak-atik dan membebaskan serta membuat apara pejabat leluasa memainkan anggaran.

Aksi konyol dan memalukan BK ini memperlihatkan bahwa BK tak siap untuk pemerintahan yang transparan dan bersih serta terbuka. Maunya main diam-diam saja dan jangan diusik segala anggaran yang aneh bin janggal yang diutak-atik pejabat Anies sendiri.

“Iya, mungkin dianggap tidak proposional. Karena William bukan anggota Komisi E dan tidak membidangi masalah pendidikan. Toh ada orang PSI kan yang di Komisi E, bahkan wakil ketua Komisi E adalah orang PSI,” kata Nawawi.

Tidak proporsional tapi kenapa banyak yang muncul kok dianggap hal kecil saja. Apalagi ada istilah yang disebutkan yaitu kekelruan kecil, justru itu yang fatal karena yang rugi itu rakyat.

“Akhirnya kami sepakat semua anggota BK itu kalau toh dianggap sedikit ada kekeliruan ya itu kekeliruan kecil karena dianggap tidak proporsional aja mungkin. Laporan yang kami buat seperti itu,” tambah dia.

Usai laporan dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh seluruh anggota BK DPRD DKI maka tahapan selanjutnya pimpinan dewan menjatuhkan sanksi kepada William. Tapi harus diserahkan ke Ketua DPRD yaitu Pak Prasetyo.

Pak Prasetyo, tolong bersikap bijak dengan anggota BK yang tak bijak dan kurang kerjaan saja. Apalagi Pak Pras Ketua DPRD sepakat soal Jakarta kayak kampung. Tuh, akibat ulah kepala kampung maka orang yang mau mengoreksi malah dituduh bersalah. Itulah logika pemimpin kampung dan para pembelanya yang akal berkarat.

Artikel ini telah tayang di Seword.com.
Link Sumber: https://seword.com/umum/bongkar-anggaran-lem-aibon-wiliam-psi-divonis-zVP8AZrfW7

Loading...
loading...