Dianggap Tidak Becus Kelola Dana Desa, Warga Minta Kadesnya Dicopot

Dianggap Tidak Becus Kelola Dana Desa, Warga Minta Kadesnya Dicopot

Juli 23, 2019 0 By Redaksi
SHARE BERITA INI:
860

KARO – Ratusan warga Desa Nageri, Kecamatan Munte berunjukrasa kekantor DPRD Karo dan kantor Bupati Karo, menuntut Pelita Purba dicopot dari jabatan Kepala Desa Nageri, Kamis (18/07/2019) sekitar 10.00 wib.

Sambil berteriak meminta Pelita Purba Kepala Desanya dicopot, karena tidak becus dalam mengelola Dana Desa, massa juga membentangkan beberapa spanduk yang salah satu isinya bertuliskan

“Inspektorat Karo segera audit dana desa Desa Nageri secara khusus. Kami beri waktu seminggu, kalau tidak kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi”.

Lanjutnya massa meminta kepada pihak legislatif dan pemerintah Kabupaten Karo untuk mengevaluasi kinerja Pelita Purba Kepala Desa Nageri dan melakukan pemeriksaan khusus terkait realisasi penggunaan dana desa dua tahun kebelakang yakni ditahun 2017 sampai tahun 2018, yang dianggap mark up, tidak transparan dan diduga ada yang fiktif.

Kurang lebih tiga puluh menit lamanya berorasi dihalaman depan kantor DPRD Karo, akhirnya massa disambut oleh tiga orang staf DPRD. Ketiga staf itu adalah Kabag Keuangan Rutina Br Sembiring, Kasubag Humas Riati Elisabeth Br Sipayung dan Kasubag Kepegawaian Roslina Br Bangun.

Mereka menyampaikan kepada massa yang hadir bahwasanya satupun anggota dewan tidak ada ditempat berhubung ada tugas dinas luar Pansus Ranperda. Oleh ketiga staf ditawarkan untuk berdiskusi menyampaikan tuntutan para pengunjuk rasa diruang rapat DPRD.

Ria Br Ginting salah satu perwakilan dari warga yang juga menjabat Kaur Umum Perangkat Desa Nageri menyampaikan selama ini warga sulit dalam hal pelayanan surat menyurat, karena Kepala Desa maupun Sekdesnya jarang ada dikantor, mereka lebih sering berpergian ketimbang tinggal didesa.

Realisasi penggunaan dana desa diduga banyak yang menyimpang dan fiktif, Dana desa digunakan diluar dari kesepakatan musyawarah desa. Salah contohnya rehabilitasi sarana dan pra sarana air bersih yang bersumber dari dana desa ditahun 2018 yang berbiaya Rp. 122.263.500,- sama sekali manfaatnya tidak kami rasakan, air sumur bornya tidak pernah mengalir sejak usai direhabilitasi sampai sekarang tujuh bulan lebih lamanya.

Demikian juga dengan inventaris kantor, dan aset desa yang semestinya digunakan untuk kepentingan pelayanan kepada warga desa tapi faktanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa, Ungkapnya.

Melki Sembiring didampingi Robin Ginting anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) mengungkapkan, dalam setiap kegiatan pembangunan apapun didesa, Kepala Desa tidak pernah melibatkan BPD Desa Nageri, tidak pernah ada musyawarah desa. Tapi jikalau sudah bermasalah barulah pihaknya diajak konsultasi.

Parahnya lagi kami BPD tidak pernah diberi RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan desa kami, sehingga kami pun sulit untuk melakukan pengawasan.

Menanggapi hal tersebut, pihak dari DPRD Karo mengatakan akan menyampaikan tuntutan ataupun aspirasi warga Desa Nageri ke anggota DPRD Karo secepatnya.

Usai penyampaian, Ria Br Ginting didampingi rekannya anggota BPD, Kepala Dusun Edi Niko Ginting, Bendahara Bumdes Beru Simamora dan Staf Bendahara Andreas Tarigan, bersama warga lainnya melanjutkan aksinya kekantor Bupati Karo.

Sesampainya dikantor Bupati Karo warga diterima oleh Sekda Kabupaten Karo, Kamperas Terkelin Purba, Kepala BPMD Abel Tarigan, Kepala Inspektorat, Philemon Brahmana, Kasat Pol PP Hendrik Tarigan, Kasat Intel Polres Karo AKP Rohot Nainggolan, SH, Plt. Camat Munte Lia Perangin-angin dan sejumlah staf dinas BPMD Karo.

Tuntutan yang sama juga disampaikan oleh para pengunjuk rasa diruang tamu BPMD Karo dan berharap agar tuntutan mereka segera untuk ditindak lanjuti.

Menanggapi hal tersebut, Sekda kepada pengunjuk rasa menegaskan akan dilakukan pemeriksaan khusus terkait penggunaan dana desa Nageri. Dan Sekda juga berpesan agar masyarakat terus melakukan pengawasan, terlebih pengawasan dari BPD sesuai dengan fungsinya.

“Dalam waktu dekat, segera kita akan panggil Kepala Desa. Kita juga akan perintahkan Inspektur untuk segera membentuk tim audit khusus desa Nageri. Paling lambat Senin depan” Ujar Sekda menerangkan.

Merasa puas atas penjelasan yang disampaikan Sekda Kabupaten Karo, tepat pada pukul satu siang akhirnya massa pun membubarkan diri dengan tertib atas pengawalan dari Satpol PP dibawah komando Hendrik P.Tarigan, AP, M.Si bersama Polres Karo.

 

(EFG/MPP)