Diduga Asal Jadi, Masyarakat Meminta Penegak Hukum Mengaudit Pembangunan Lanjutan Penyempurnaan Jalan Inpeksi Bandara Lasondre Pulau Tello Nias Selatan

Diduga Asal Jadi, Masyarakat Meminta Penegak Hukum Mengaudit Pembangunan Lanjutan Penyempurnaan Jalan Inpeksi Bandara Lasondre Pulau Tello Nias Selatan

Januari 10, 2019 0 By Redaksi
SHARE BERITA INI:
5.913 šŸ“

NESIATIMES.COM, PULAU TELLO – Salah satu Tokoh masyarakat Pulau Pulau Batu, Arifudin Dakhi ketika ditemui oleh awak media mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pantaunnya di lapangan terdapat sejumlah pembangunan lanjutan penyempurnaan jalan inspeksi konstruksi perkerasan baru dengan kolakan tebal 5 cm di Bandara Lasondre Kecamatan Pulau Pulau Batu dengan sumber dana APBN 2018, No. Kontrak KU. 003/Kontrak/LSE. 156/V/2018, Kontraktor : PT. Tiara Indah Permata, nilai kontrak Rp. 3.069.416.000.00.-Ā  dan infrastuktur yang dipakai diduga kuat tidak memenuhi standar kualitas konstruksi bangunan sebagaimana ketentuan.

Papan Proyek Pembangunan Lanjutan Penyempurnaan Jalan Inpeksi di Bandara Lasondre Pulau Tello (Sumber: NiasTIMES)

ā€œPembangunan yang dimaksud, yakni lanjutan penyempurnaan jalan inspeksi konstruksi perkerasan baru dengan kolakan tebal 5 cm diĀ  Kecamatan Pulau Pulau Batu, berdasarkan pantauan kami kualitas pembangunan tersebut, sebagian besar cukup tipis, dan kondisi pengerjaan pun kemudian cenderung cukup rendah, mirip dengan kondisi pengerjaan asal asalanā€ ungkap Arifin.

Loading...

Ia menduga bahwa hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak Kepala Bandara Lasondre sebagai penanggungjawab di Bandara Lasondre dalam pelaksanaan Lanjutan Penyempunaan Jalan Inspeksi Konstruksi Perkerasan Baru Dengan Kolakan Tebal 5 cmĀ  tersebut.

Kondisi Pembangunan Lanjutan Penyempurnaan Jalan Inpeksi di Bandara Lasondre Pulau Tello (Sumber: NiasTIMES)

ā€œakibat dari lemahnya pengawasan itu, sehingga kami duga adanya kemungkinan pembiaran yang disengajakanā€ jelasnya.

Arifin meminta kepada pelaksana proyek, pihak bandara, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan ini untuk tidak menutup diri kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang proyek ini. Apalagi ketika masyarakat menduga proyek dikerjakan secara asal-asalan yang dapat merugikan Negara.

ā€œkepada semua pihak yang terkait, jangan menutup diri, kita ingin informasi yang jelas, ada UU yang mengatur bahwa masyarakat boleh mendapatkan informasiā€Ā  tegas Arifin.

Loading...

Berdasarkan UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41, masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberatasan tindak pidana korupsi dan pasal 41 ayat 2 huruf (B) menyatakan hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Memahami perundang undangan di atas yang dimaknai sebagai wujud peran serta masyarakat melaksanakan pengawasan dan/atau pemantauan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dengan menjunjung tinggi prinsip azas praduga tak bersalah.

Kami dari masyarakat Pulau-Pulau Batu mendesak penegak hukum supaya mengaudit pelaksanaan pembangunan kelanjutan penyempurnaan jalan inspeksi konstruksi perkerasan baru dengan kolakan tebal 5 cm yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Tiara Indah Permata.

 

(RED: AR: SUMBER: NIASTIMES.NET)

Loading...