Ini Poin Penting Surat Edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Disimak ya

Ini Poin Penting Surat Edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Disimak ya

23 Februari 2021 0 By Redaksi

NESIATIMES.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Listyo menandatangani langsung surat edaran Kapolri bernomor SE/2/11/2021 pada Jumat (19/2/2021).

Surat tersebut berkaitan dengan penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasalnya, UU ITE dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi bagi masyarakat di ruang digital.

Maka dari itu, Polri akan mengedepankan edukasi dan langkah persuasif untuk menghindari dugaan kriminalisasi.

Ilustrasi UU ITE. (Sumber: kiloejournalist).

Melansir dari SINDONEWS.com, Listyo meminta penyidik agar bisa berpedoman pada sejumlah hal penting berikut.

Pertama, agar mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan berbagai persoalannya.

Kemudian juga memahami budaya beretika dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi.

Ketiga, mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert.

Keempat, penyidik harus bisa dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik untuk menentukan langkah selanjutnya.

BACA JUGA:  Jadi Tersangka Kasus Suap, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Minta Maaf

Kelima, agar penyidik berkomunikasi langsung dengan korban dan memberi ruang mediasi seluas-luasnya.

Selanjutnya, melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber dalam kajian dan gelar perkara serta mengambil keputusan secara kolektif kolegial.

Ketujuh, meminta agar penyidik berprinsip bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir dan mengedepankan restorative justice.

Berikutnya, memprioritaskan korban untuk mengambil langkah damai dalam pelaksanaan restorative justice kecuali perkara yang berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

Lalu, tidak menahan tersangka yang sudah meminta maaf meskipun korban ingin mengajukan perkara ke pengadilan dan memberi ruang mediasi kembali sebelum berkas maju ke JPU.

Kesepuluh, berkoordinasi dengan JPU termasuk menyarankan pelaksaan mediasi pada tingkat penuntutan.

Terakhir, melakukan pengawasan berjenjang terhadap pengambilan langkah dalam penyidikan serta memberikan reward dan punishment atas penilaian pimpinan.

(Mel/Nov).