LBH Kepulauan Buton Tuntut Hak pengungsi

LBH Kepulauan Buton Tuntut Hak pengungsi

Januari 17, 2019 0 By Redaksi
SHARE BERITA INI:
471

NESIATIMES.COM, MALUKU UTARA –Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepulauan Buton menggelar sosialisasi dengan tema” sosialisasi tahapan pelaksanaan Eksekusi putusan perkara no 318 pdt.G.Claas Action/ 2011/ PN.jkt.pst.jo.116/PDT/2015/PT DKI,jo.1950 K/ Pdt/2016 di  Mahkamah Agung RI (MA), Selasa (15/1/2019).

La ode Julfikar Nur, salah satu advokat kepada nesiatimes.com pihaknya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini terkait dengan gugatan eks masyarakat pengungsi di Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Mengingat proses perkara berjalan sudah cukup lama dan semua orang tidak mengetahui tindak lanjutnya seperti apa kemudian,kapan proses perkara tersebut akan akhir,perkara ini mulai tahun 2011 pada akhirnya dimenangkan oleh eks masyarakat eks pengungsi di Maluku, dan Maluku Utara pada bulan desember 2012.

Kami dari lembaga bantuan hukum berupaya semaksimal untuk mengajukan banding setelah pemerintah mengajukan kasasi. “Alhamdulillah kami akan bermohon eksekusi, jadi tahapan pengawalan sudah tahap eksekusi” Ucapnya.

Menurut la ode, sampai saat ini ketua pengadilan lagi memikirkan apakah akan menundah proses pembayaran, atau pemerintah akan mempercepkan pembayaran sampai sekarang kami menunggu hasil keputusan, sesuai pertemuan pada tanggal 11 kemarin di Jakarta, ketua pengadilan meminta menelah secara hukum terkait permohonan eksekusi, maka menurut ketua pengadilan permohonan PK (peninjauan kembali) jadi informasi ini, harus sampai di Maluku, dan Maluku Utara, karena di Maluku Utara yang terdaftar diperkara gugatan jumlah sebanyak 53000 KK (Kepala Keluarga), maka  sesuai jumlahnya KK tersebut yg harus mendapatkan bantuan per KK Rp.18.500.000 dan di kurangi yang sudah pernah menerimanya, karena masyarakat Maluku Utara sudah pernah mendapatkan atau menerima bantuan dari pemerintah, tetapi masyarakat menerima bantuan bervariasi ada yang menerima mulai dari 7 juta, 6 juta, 5 juta, 4 juta, dan 3 juta, dan selaku lembaga bantuan hukum secara pribadi sudah melihat buktinya, dan masyarakat lain juga belum pernah mendapatkan bantuan, kata la ode.

La ode mengatakan bahwa kedatangan saya ke Maluku Utara untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pendamping terkait perkara, maka saya berharap kepada pengurus LBH di Maluku Utara bisa bekerja berdasarkan ketentuan dan prosedur.

“Kami akan melakukan pertemuan bersama masyarakat guna untuk menyebarkan blangko dan untuk menandatangani blangko tersebut maka kami sebagai pengurus akan memberikan bantuan, harapan saya dengan adanya sosialisasi, maka masyarakat Maluku Utara bisa bergabung, sekaligus mereka harus masuk di lembaga tersebut, jangan disia-siakan, karena gugatan tersebut sudah terdapat jumlah kk” tutupnya. (llon).

(RED: EFG)