Profil Jenderal Min Aung Hlaing, Panglima Tertinggi Militer, Sosok di Balik Kudeta Myanmar

Profil Jenderal Min Aung Hlaing, Panglima Tertinggi Militer, Sosok di Balik Kudeta Myanmar

3 Februari 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM — Kondisi Myanmar makin memanas usai insiden penangkapan pemimpin Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintahan dalam upaya kudeta militer.

Di balik peristiwa ini, Panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menjadi sorotan internasional.

Militer Myanmar sendiri terkenal tertutup dan bahkan hanya sedikit pengamat yang mengenal cara kerja mereka.

Mengutip dari VIVA.co.id berikut ini beberapa fakta sosok Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan peran abadi militer dalam sistem politik Myanmar:

Sosok Jenderal Min Aung Hlaing

Min Aung Hlaing merupakan lulusan dari Universitas Yangon.

Semasa kuliah pada tahun 1972-1974, Min Aung Hlaing tercatat tidak mengikuti akvitas politik.

Menurut teman sekelasnya, dia bahkan tidak banyak bicara dan tidak menonjolkan diri.

Bahkan, saat yang lainnya berdemo, Min Aung Hlaing justru mendaftar untuk bergabung dengan Akademi Layanan Pertahanan (DSA).

Namun, ia sempat gagal dan berhasil pada usahanya yang ketiga pada tahun 1974.

Lalu pada tahun 2011, Min Aung Hlaing mengambil alih menjalankan militer saat mulainya transisi menuju demokrasi.

Para diplomat di Yangon mengatakan saat dimulainya masa jabatan pertama Aung San Suu Kyi pada 2016, Min Aung Hlaing mengubah diri dari tentara biasa menjadi politisi dan tokoh masyarakat.

Panglima Tertinggi Myanmar itu tak pernah menunjukkan tanda apa pun untuk menyerahkan 25 persen kursi militer di parlemen maupun perubahan apa pun, pada klausul dalam konstitusi yang melarang Suu Kyi menjadi presiden.

Min Aung Hlaing lalu memperpanjang masa jabatannya di pucuk pimpinan militer selama lima tahun ke depan sejak Februari 2016.

Pada 2017, militer Myanmar melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan lebih dari 730 ribu Muslim Rohingya ke negara tetangga Bangladesh.

Penyelidik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran dengan niat genosida.

Sebagai tanggapan, pada 2019 Amerika Serikat memberikan Min Aung Hlaing dan tiga pemimpin militer lain sanksi dari kekerasan militer tersebut.

Tak hanya itu, beberapa kasus di pengadilan internasional termasuk Mahkamah Internasional juga masih berlangsung.

Peranan Militer dalam Politik

Setelah kudeta pada tahun 1862, militer memerintah langsung selama hampir 50 tahun dan menempatkan posisinya sebagai penjaga persatuan nasional.

Militer juga mendapat kuota sebesar 25 kursi di parlemen dan ketuanya memiliki peran untuk menunjuk menteri pertahanan, dalam negeri dan perbatasan.

Kemudian, militer mengabadikan peran permanen dalam sistem politik dengan merancang konstitusi Myanmar pada tahun 2008.

(Mel/Ana)