Resmi, Jokowi Teken PP 36 Tahun 2021, Upah Per Jam untuk Pekerja, Begini Skemanya

Resmi, Jokowi Teken PP 36 Tahun 2021, Upah Per Jam untuk Pekerja, Begini Skemanya

22 Februari 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM — Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berlakunya turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ini sekaligus menggeser PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. 

PP 36 Tahun 2021

Dalam PP 36 tahun 2021 ini mengatur beberapa hal baru termasuk berdasarkan satuan waktu dan/atau hasil.

Dimana aturan pengupahan satuan waktu sebelumnya tidak ada pada PP nomor 78 tahun 2015.

Pada pasal 15 PP 36 tahun 2021 disebutkan bahwa upah berdasarkan satuan waktu ditetapkan secara per jam, harian, atau bulanan.

Kemudian, lebih jelas pada pasal 16 bahwa penetapan upah per jam ini hanya berlaku untuk pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu atau jamak alias ‘part time‘.

Upah per jam tersebut juga berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. 

Kemudian, kesepakatan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam

Ada pun formula perhitungan upah per jam adalah sebagai berikut:

Upah Per Jam = Upah Sebulan/ 126 

Angka penyebut, untuk kasus di atas adalah 126, dalam formula perhitungan upah per jam dapat berubah sesuai dengan perubahan media jam kerja pekerja atau buruh paruh waktu secara signifikan. 

BACA JUGA:  Mahfud MD Ungkap Keabsahan Hasil KLB Deli Serdang, Begini Katanya
Sementara Pasal 17 mengatur untuk pengupahan harian sebagai berikut:

– bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja enam hari dalam seminggu,
Upah per jam = upah sebulan/25, atau;

– bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja lima hari dalam seminggu,
Upah per jam = upah sebulan/21.

Meski terdapat aturan baru soal upah per jam, beleid baru sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja ini tetap mengatur tentang upah minimum pada Pasal 25.

Pasal 25 tertulis bahwa upah minimum terdiri dari upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Yakni, pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.  

Penetapan upah minimum ini berdasar pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Untuk isi dokumen PP 36 tahun 2021 lebih lengkapnya, masyarakat bisa mengaksesnya di situs resmi Sekretariat Negara.

(Leo/Mel)