Tak Ada Peringatan, Ini 3 Sanksi Tegas Bagi Perusahaan yang Langgar PPKM Darurat

Tak Ada Peringatan, Ini 3 Sanksi Tegas Bagi Perusahaan yang Langgar PPKM Darurat

7 Juli 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Pemprov DKI akan menindak tegas perusahaan-perusahaan nonesensial dan nonkritikal yang beroperasi saat PPKM Darurat.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 untuk Jawa dan Bali.

Semua sektor usaha wajib untuk menerapkan Work From Home (WFH) 100 persen, kecuali sektor esensial dan kritikal serta unsur pemerintahan.

Sekadar informasi, yang termasuk kedalam sektor esensial yakni komunikasi dan IT, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan non penanganan karantina Covid-19 dan industri orientasi ekspor.

Sedangkan untuk sektor kritikal, yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi  industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, utilitas dasar (listrik/air) dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemprov DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut tak ada lagi teguran atau peringatan bagi perusahaan-perusahaan nonesensial dan nonkritikal yang beroperasi saat PPKM Darurat.

Nantinya perusahaan yang melanggar akan langsung mendapat sanksi penutupan sementara.

“Sekarang sanksinya enggak ada peringatan, sekarang langsung sanksi penutupan sementara tiga hari,” kata Andri di Balai Kota, Senin (5/7/2021).

Kemudian, bila masih melanggar juga, sanksi selanjutnya berupa denda Rp50 juta berlaku kelipatan jika masih melakukan pelanggaran.

Hingga nantinya keputusan final adalah usulan pencabutan izin usaha.

“Setelah penutupan, sanksi administratif, lalu berjenjang, selanjutnya lagi usulkan ke PTSP untuk pencabutan izin operasional,” katanya.

(Mel/Mel)