Acara Musrenbang Nagari Simabur 2020 Resmi Dibuka dengan Tari Gelombang

TANAH DATAR – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kenagarian Simabur resmi dibuka Wali Nagari Zulbahri hari ini, Kamis (13/2/2020).

Dalam sambutannya, Wali mengabur Zulbahri mengucapkan terimakasih serta menghaturkan rasa hormat kepada seluruh tamu yg hadir pada acara tersebut.

Zulbahri melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019 secara rinci, serta memaparkan APB tahun 2020.

“Dana APB tahun 2020 berjumlah 1.518.436.554, silpa tahun 2019 1.341.087.001, jadi keseluruhan berjumlah 2.859.523.555 ” tuturnya.

Zulbahri juga meminta supaya bisa dianggarkan oleh anggota dewan agar sebuah truk sampah karna kondisi Simabur adalah pusat nagari dan memiliki pasar sehingga sampah menjadi permasalahan pokok di tengah masyarakat.

Musrenbang Kenagarian Simabur dihadiri oleh Kabid dan Kadis Pemda Tanah Datar, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Forkopinca Kecamatan Pariangan, Wali Nagari Simabur, BPRN Simabur, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Wali Nagari Sekecamatan Pariangan, Pemuka Masyarakat dan Lembaga unsur yang terdapat di Nagari Simabur.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanah Datar selaku Ketua Tim Pendamping Musrenbang Kecamatan Pariangan, Ir. Darwanto Sabir mengatakan Musrenbang ini merupakan bagian dari proses musyawarah dalam menetapkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang ini adalah yang terakhir di Kecamatan Pariangan, saya sendiri selaku ketua tim pendamping Musrenbang mengucapkan terimakasih kepada pemerintahan nagari telah disambut dengan tari galombang, pada kesempatan ini perlu bagi saya melakukan diskusi dan akan kita akomodir, proses ini memang dasarnya harus dari bawah dan dirangkum oleh wali nagari, dimusyawarahkan dan menjadi kebutuhan masyarakat dengan skala ptioritas” katanya.

Daryanto menambahkan kepada pemerintahan Nagari untuk memprioritaskan agar bisa mengakomodirkan pedagang sayur untuk tidak berjualan di bahu jalan.

“Sekarang pasar Simabur sudah bagus dan dibangun pada tahun 2019” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani.,SP mengapresiasi kegiatan Musrenbang di Nagari Simabur kali ini.

“Luar biasa utk Simabur yang memberikan warna lain dalam acara Musrenbang” kata dia.

Dalam sudut pandangnya, Saidani mengatakan setiap pembangunan prinsipnya melalui proses perencanaan yang dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah.

“Prinsip pembangunan adalah tidak ada pembangunan kalau tidak ada perencanaan, maka kearifan lokal harus dikembangkan dan tinggal lagi dari Wali Nagari dan aparatnya bisa melibatkan seluruh stakeholder yang ada untuk melaksanakan dan kita sebagai masyarakat juga harus mengawasi” ujarnya.

Dalam sesi tanya-jawab, Forkopinca Camat Pariangan Abdurrahman Hadi S.STP.,M.Si Rasman Dt. Mudo Mantan Anggota DPRD Tanah Datar melontarkan beberapa pertanyaan, yakni:

“Kenapa dana pokir tidak bisa untuk sekolah sekolah swasta, ada apa gerangan? Lanjutnya jadi apakah bisa sekolah sekolah swasta ini dapat bantuan dari anggota dewan? dan masalah pasar simabur ada dana alokasi khusus dari mentri perdagangan, jadi bagaimana agar bisa pasar ini cepat tepat dalam berjalan karna Simabur ini adalah gerbang masuk ke Kota Batusangkar?dan bagaimana pertanggungjawaban bantuan fisik yg tidak sesuai dengan harapan?

Ketua Tim Pendamping Musrenbang langsung memberikan jawaban.

“Untuk bantuan kepada sekolah swasta maupun yayasan perlu adanya cara dan mekanisme yang jelas dan ini akan kita coba bicarakan dengan Kabid Pendidikan, pertanyaan mengenai pasar ini perlu diadakan pertemuan oleh aparat nagari, BPRN dan penghulu pasar untuk kelanjutannya dan diatur sebaik mungkin agar tercipta kenyamanan dan di akomodir dengan sebaik baiknya dan mengenai tentang bantuan fisik yang tidak seperti yang diharapkan ini maka tingkatkan lah pengawasan karena ada dana pendampingan didalamnya maka dari itu tingkatkanlah” jawabnya.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Mulkhairi, S.Pd.,M.Pd menambahkan menjawab pertanyaan tentang bantuan ke yayasan atau swasta.

“Tidak ada larangan dari Pemda,namun dari tahun 2017 belum ada dianggarkan” pungkasnya.

Selain itu, Arisman Dt. Mudo selaku Anggota KAN memohon agar adanya anggaran untuk keanggotakan KAN.

“Kami mengurus masyarakat sampai akhir hayat kami maka dari itu adakah anggaran untuk kami selaku KAN sekurang kurangnya bpjs gratis” ungkapnya.

Acara ditutup dengan penyerahan Hasil Musrenbang RKP dan DURKP dari Wali Nagari kepada tim Kabupaten.

(STEV/ARIF)