Anak Soeharto Gugat Kemensetneg ke Pengadilan, Ini Penyebabnya

Anak Soeharto Gugat Kemensetneg ke Pengadilan, Ini Penyebabnya

29 Juni 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Bambang Trihatmodjo menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Gugatan dari putra Presiden RI ke-2 Soeharto itu karena adanya penagihan utang terkait Sea Games XIX 1997 sebesar Rp54 miliar.

Bambang mengaku tidak terima karena merasa bukan yang meminjam uang tersebut.

Melansir dari SIPP PTUN Jakarta, gugatan Bambang terdaftar dengan nomor 153/G/2021/PTUN.JKT pada Senin (28/6/2021).

Dalam gugatannya, Bambang meminta PTUN Jakarta menyatakan Surat Penyelesaian Piutang Negara a.n KMP Sea Games XIX 1997 Surat Nomor S-647/WKN/07/KNL/01/2021 tertanggal 5 Maret 2021 batal dan tidak sah.

Surat tersebut dikeluarkan oleh KPKNL Jakarta I dan ditujukan kepada Konsorsium Swasta Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta khususnya terhadap Sdr Bambang Trihatmodjo.

“Menyatakan dan menetapkan Sdr.Bambang Trihatmodjo secara mutlak tidak memiliki kewajiban dan atau tanggung jawab secara pribadi kepada Kemensetneg, atas kewajiban dan tanggung jawab KMP Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta,” bunyi petitum gugatan Bambang.

Kemudian, Bambang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap Kemensetneg dalam sengketa tersebut adalah PT Tata Insani Muda.

Selain itu, Bambang juga meminta agar KPKNL Jakarta I mencabut Surat Nomor S-647/WKN/07/KNL/01/2021 tertanggal 5 Maret 2021 tersebut.

Kemudian juga menghukum Tergugat I dan II yakni KPKNL Jakarta I dan Kemensetneg untuk membayar biaya perkara.

Perkara tersebut bermula ketika Bambang menjadi Ketua KMP Sea Games XIX dengan PT Tata Insani Muda yang melakukan teknis pelaksanaannya.

Presiden Soeharto, saat itu mengucurkan dana Rp35 miliar lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres) yang merupakan dana non-APBD.

Ketika itu Kemensetneg memakai dana reboisasi Departemen Kehutanan.

Setelah Sea Games selesai, Soeharto tumbang sehingga Bambang harus mengembalikan dana tersebut dengan bunga 5 persen per tahun.

Hingga pada penghujung tahun 2019 silam, Menteri Keuangan Sri Mulyani menagih utang yang sudah membengkak tersebut.

(Leo/Rah).