Bocoran Terpanas Kursi Menteri Kabinet Jokowi-Ma’aruf dari Partai Politik

Bocoran Terpanas Kursi Menteri Kabinet Jokowi-Ma’aruf dari Partai Politik

21 Oktober 2019 Off By NANAHARASUYA

JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sudah resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2019-2024.

Lalu, bagaimana dengan kursi para menteri di kabinet Jokowi?

Seperti dilansir dari CNBC Indonesia Minggu (20/10/2019), “Besok pagi akan saya kenalkan, jam pagi. Iya sama abah (Ma’ruf Amin),” kata Jokowi.

Namun sayangnya, ia enggan merinci bagaimana komposisi menteri dari parpol.

Meski demikian, seperti dilansir dari detikcom, menteri-menteri itu ada yang berasal dari parpol pengusung yang kini menghuni parlemen.

Dari Golkar misalnya, partai yang punya 85 kursi jika tak ada perubahan, maka bakal mendapat empat jatah kursi menteri.

Mereka yang disebut-sebut bakal menjadi menteri dari Golkar antara lain Ketua Umum Airlangga Hartarto, eks Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita serta eks Pimpinan Komisi II DPR Zainudin Amali. Satu lagi disebut-sebut masih belum ditentukan.

Berikutnya NasDem yang punya 59 kursi dikabarkan bakal mendapat tiga kursi menteri. Nama-nama seperti Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo diisukan menjadi pilihan Jokowi. Viktor digadang-gadang menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Partai PPP juga disebut bakal mendapat jatah. Ada dua kursi menteri atau satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri yang dikabarkan bakal diduduki kader PPP. Nama Plt Ketum Suharso Monoarfa, Arsul Sani dan Zainut Tauhid digadang-gadang masuk kabinet.

Tak cuma partai pengusung yang dapat jatah. Partai Gerindra yang semasa Pilpres 2019 mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga diajak bergabung.

Ada dua kursi menteri yang kabarnya bakal diisi kader Gerindra, yakni Menteri Pertahanan dan Menteri Pertanian. Dua nama yang disebut-sebut masuk kabinet Jokowi adalah Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo.

Meski demikian, pengumuman nama menteri-menteri ini merupakan hak prerogatif presiden.

(EFG/NANA)