Kasusnya Bikin Malu Polri, Bripka ES Dipecat secara Tidak Hormat dari Kepolisian

Kasusnya Bikin Malu Polri, Bripka ES Dipecat secara Tidak Hormat dari Kepolisian

9 Agustus 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Polres Batanghari melaksanakan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Rabu (4/8/2021).

Di akhir upacara, Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto selaku inspektur upacara tampak memberikan tanda silang di foto Bripka ES.

Hal tersebut menjadi tanda bahwa Bripka ES kini sudah tidak lagi menjadi bagian dari Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menuturkan bahwa upacara tersebut bertujuan untuk memberikan contoh dan efek jera kepada personel lainnya.

“Sebagai anggota Polri harus lebih semangat dan tekun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan bagi masyarakat,” tegasnya.

Kemudian, Heru juga menyebut ES telah menjadi contoh anggota Polri yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Bripka ES tercatat pernah dua kali menjalani sidang kedisiplinan yakni pada 2014 silam karena tidak melaksanakan tugas PAM TPS pemilu presiden.

Saat itu, dia menerima hukuman berupa tunda kenaikan pangkat selama satu periode, Patsus 21 hari.

Kemudian yang kedua karena tidak hadir dalam dinas selaku BA di Mapolsek Muarabulian Polres Batanghari pada tahun 2019.

Dalam sidang pelanggaran kedisiplinan tersebut, ES mendapat hukuman berupa tunda usulan pangkat selama dua periode, Patsus 21 hari.

Selain itu, ES juga sudah dua kali menjalani sidang KKE, pertama yakni pada tahun 2020 sidang pelanggaran KEEP terkait kasus inkrah dari Pengadilan Negeri Jambi.

Terkait perkara percobaan membantu pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkut migas hukuman perbuatan tercela dengan putusan lima bulan penjara.

Heru menjelaskan ES wajib meminta maaf secara tertulis kepada institusi Polri dan menerima mutasi bersifat demosi selama lima tahun.

Kemudian, ES juga menjalani sidang KEEP pada tahun 2021 karena tidak melaksanakan dinas selama 58 hari berturut-turut sesuai LP/A.02/III/2021/SI/propam tanggal 30 Maret 2021.

(Mel/Rah).