Diduga Maladministrasi TWK, 5 Pimpinan KPK Dilaporkan ke Ombudsman, Ini Pelapornya

Diduga Maladministrasi TWK, 5 Pimpinan KPK Dilaporkan ke Ombudsman, Ini Pelapornya

20 Mei 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan 5 pimpinan KPK ke Ombudsman RI.

Laporan tersebut atas dugaan adanya maladministrasi pada proses TWK dalam rangka peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Sujanarko, sebagai salah satu pegawai yang tidak lulus TWK mengatakan pimpinan KPK menggunakan metode yang tidak sesuai dengan aturan KPK.

“Pimpinan KPK menambahkan metode alih status pegawai KPK bukan hanya melalui pengangkatan, tetapi juga melalui pengujian,” terangnya, Rabu (19/5/2021).

Kedua hal tersebut, kata Sujanarko, saling bertolak belakang karena memiliki implikasi hukum dan anggaran yang berbeda.

Selain itu, Pasal 20 Ayat 1 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 juga tidak merinci metode pengujian TWK sehingga bertentangan dengan HAM dan kepastian hukum.

Poin selanjutnya yakni karena Firli Bahuri dan Komisioner KPK lainnya menyelenggarakan sendiri TWK tanpa ketentuan hukum yang berlaku.

Pasalnya, UU Nomor 5 Tahun 14 tentang ASN dan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak mengatur hal tersebut.

Kemudian poin ketiga, Sujanarko menilai pimpinan KPK juga melibatkan lembaga lainnya dalam melaksanakan TWK untuk tujuan selain alih status pegawai KPK.

Hal itu, kata Sujanarko, bertentangan dengan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dan Pasal 18 dan 19 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021.

Selanjutnya, pimpinan KPK menggunakan hasil TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai padahal Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak menyebut adanya ketentuan tersebut.

Pada poin kelima, pegawai KPK membuat dan menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan selesai.

Kemudian poin keenam, pimpinan KPK menambahkan sendiri konsekuensi dari TWK sehingga melampaui batas kewenangannya.

Menurut Sujanarko, hal tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVUU/2019.

Terakhir, 75 pegawai KPK meminta agar Ombudsman memeriksa seluruh pimpinan KPK dan mengeluarkan laporan bahwa Firli dkk telah melakukan maladministrasi.

(Mel/Rah).