Ini Alasan Pemerintah Pakai Istilah PPKM Bukan PSBB, Dijelaskan Mendagri Tito

Ini Alasan Pemerintah Pakai Istilah PPKM Bukan PSBB, Dijelaskan Mendagri Tito

8 Januari 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan penggunaan istilah baru untuk pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Tito menuturkan pemerintah menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sebagian wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Tito istilah PSBB mengesankan pemberlakuan secara masif di Jawa dan Bali sementara kebijakan pemerintah bukan demikian.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Sumber: jpnn.com)

“Itu kan sangat tergantung, kalau PSBB nanti kesannya skalanya masif seluruh Jawa dan Bali,” terangnya, Jumat (8/1/2021) seperti dikutip dari detikcom.

Tito mengatakan bahwa kebijakan pemerintah mulai 11 Januari tersebut hanya berlaku di beberapa wilayah yang telah memenuhi kriteria saja.

Sebelumnya, Tito juga telah menginstruksikan gubernur dan walikota/bupati untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Ada 7 provinsi yang harus melakukan PPKM yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogjakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Sementara itu ada 21 walikota/bupati dalam wilayah provinsi tersebut yang juga Tito perintahkan untuk melakukan PPKM.

Perintah tersebut tertuang pada Instuksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 yang telah Tito teken pada Rabu (6/1/2021).

(Mel/Nov)