Berani Langgar PPKM Darurat? Awas, Ini Sanksinya!

Berani Langgar PPKM Darurat? Awas, Ini Sanksinya!

6 Juli 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Pemerintah menerapkan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali sejak tanggal 3 sampai 20 Juli 2021.

Melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah juga telah menyiapkan sanksi bagi para pelanggar peraturan selama PPKM darurat berlaku.

Melansir dari yoursay.id pada Selasa (6/7/2021), Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan beberapa sanksi pidana.

Sanksi tersebut berlandaskan pada KUHP Pasal 212 dan Pasal 218, Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Masyarakat yang dengan sengaja menimbulkan kerumunan yang dapat memicu klaster baru Covid-19 bisa terjerat Pasal 212 dan 218 KUHP.

Sanksi bagi pelanggar yakni pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda maksimal Rp400 ribu.

Sementara itu, pelanggar PPKM darurat yang terkena sanksi Pasal 218 KUHP yakni pidana penjara maksimal empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9 ribu.

Kemudian, pelanggar yang dengan sengaja menyebabkan kerumunan bisa terjerat pidana sesuai dengan UU Kekarantinaan Kesehatan serta UU Wabah Penyakit Menular.

Tito menyiapkan Pasal 14 UU tentang Wabah Penyakit Menular sebagai sanksi bagi pelanggar PPKM darurat.

Siapapun yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah terancam pidana penjara maksimal satu tahun dan atau denda maksimal Rp1 juta.

Selain itu juga terancam pidana kurungan maksimal 6 bulan dan atau denda maksimal Rp500 ribu karena kelalaiannya telah menghalangi penanggulangan wabah.

Selanjutnya, terdapat pula Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan yang bisa menjerat para pelanggar protokol kesehatan.

Masyarakat yang melanggar kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan terancam pidana penjara maksimal satu tahun dan atau denda maksimal Rp100 juta.

(Leo/Rah).