Kapolri Jenderal Listyo Sigit Keluarkan Telegram Terbaru, Ada 4 Poin Penting, Ini Isinya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Keluarkan Telegram Terbaru, Ada 4 Poin Penting, Ini Isinya

9 Agustus 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram terkait upaya peningkatan ekonomi Indonesia.

Surat Telegram Kapolri tersebut merupakan tanggapan dari rilis Badan Pusat Statistik terkait laporan ekonomi Indonesia.

Dalam rilis tersebut, ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen terhadap Triwulan II 2020 (y-on-y).

BPS menyebut pertumbuhan (y-on-y) Triwulan II 2021 terjadi pada seluruh kelompok pulau, terutama kelompok Provinsi di Pulau Jawa.

Yakni dengan kontribusi sebesar 57,92 persen dan pertumbuhan (y-on-y) sebesar 7,88 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1590/VII/OPS.2./2021.

Surat Telegram tersebut bertujuan sebagai upaya menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III dan VI 2021.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan Surat Telegram ditujukan kepada para Kapolda agar memerintahkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus.

Perintah tersebut yakni untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan BPKP, Kejaksaan, dan BPK di wilayah masing-masing.

“Polri mendukung penuh pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya, Minggu (8/8/2021).

Berikut 4 poin penting dari Surat Telegram Kapolri:

1. Pemantauan dan pengawasan terhadap APBD melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

2. Pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, yaitu dalam realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.

3. Mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka percepatan perizinan berusaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi di wilayah masing-masing.

4. Menghindari tindakan penegakan hukum yang kontra produktif, sehingga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

(Mel/Rah).