Jokowi Hanya Butuh 3 Kursi Lagi di DPD untuk Jabat Tiga Periode, Demokrat Bilang Begini

Jokowi Hanya Butuh 3 Kursi Lagi di DPD untuk Jabat Tiga Periode, Demokrat Bilang Begini

28 Agustus 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon buka suara terkait koalisi pemerintah.

Dia menyebut koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin kini telah mencapai 82 persen.

Hal tersebut setelah PAN resmi bergabung sehingga pendukung pemerintah di DPR RI kini totalnya 471 kursi.

Sehingga partai oposisi kini hanya tersisa Partai Demokrat 54 kursi dan PKS 50 kursi.

Melalui akun Twitter miliknya, Jansen menilai pemerintah saat ini bisa dengan mudah mengubah konstitusi apapun, termasuk UUD 1945.

Menurut Jansen, pemerintah hanya perlu tambahan tiga kursi DPD lagi untuk bisa mengubah isi konstitusi manapun.

“Koalisi pemerintah saat ini sudah sangat tambun, 82 persen! Dengan 471 kursi DPR, total kursi MPR: 711 (575 DPR + 136 DPD). 2/3 nya = 474,” cuitnya Jumat (27/8/2021).

“Jadi cukup tambahan 3 kursi DPD lagi, mau mengubah isi konstitusi yang manapun pasti lolos, termasuk perpanjangan masa jabatan dan 3 periode,” lanjutnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon. (Sumber: RMOLJAKARTA).

Kemudian, Jansen pun mengingatkan soal sejarah masa jabatan presiden dua periode sebagai hasil koreksi di masa lalu.

Dia menjelaskan soal Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI yang perumusnya juga banyak masih hidup.

Jansen menuturkan jika menelusuri sejarah pembahasan dan perubahannya kala itu, tidak ada satupun pihak yang menolak, termasuk fraksi TNI/Polri.

Selain itu, Jansen juga menyinggung soal sejarah ketatanegaraan di dunia termasuk Indonesia dalam banyak praktik.

Di mana habitusnya, lanjut dia, semakin lama seorang berkuasa maka akan semakin sewenang-wenang.

Sehingga menurut Jansen, pengawasan yang paling efektif bukan dengan check and balances melainkan dengan membatasi masa jabatan itu sendiri.

Di sisi lain, Jansen juga menilai belum ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD 1945 pada saat ini.

Hal tersebut karena fungsi konstitusi adalah untuk tujuan jangka panjang bangsa, buka jangka pendek untuk melanggengkan kekuasaan semata.

Jansen mengatakan apabila hal itu terjadi, maka tidak hanya mematikan semangat reformasi namun Indonesia juga akan kembali ke zaman “kegelapan demokrasi”.

Lebih lanjut, Jansen dengan tegas mengaku menolak jika ada amandemen terkait perpanjangan dan/atau penambahan masa jabatan presiden.

(Mel/Nov).