Jokowi Terbitkan Aturan Terbaru, PNS Bolos Kerja Bisa Diberhentikan!

Jokowi Terbitkan Aturan Terbaru, PNS Bolos Kerja Bisa Diberhentikan!

15 September 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jokowi sendiri meneken PP Nomor 94 Tahun 2021 tersebut pada 31 Agustus 2021.

Dalam PP tersebut, terdapat aturan terkait kewajiban serta larangan bagi PNS, termasuk hukuman untuk pegawai yang melanggarnya.

Terdapat sejumlah kewajiban PNS yang tertuang dalam PP tersebut, salah satunya ialah terkait masuk kerja dan menaati jam kerja.

Melansir Rabu (15/9/2021), PNS yang tidak mematuhinya bisa mendapatkan hukuman disiplin berat hingga berupa pemberhentian.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021, yang berbunyi:

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,”.

Selain itu, ada pula aturan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Mereka akan mendapatkan pemberhentian dengan hormat dan pembayaran gajinya diberhentikan sejak bulan berikutnya.

Selain itu, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam setahun akan menerima sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Sedangkan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25-27 hari kerja dalam setahun, maka akan menerima pembebasan sebagai jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Selain itu, PP tersebut juga mengatur terkait sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran sedang yakni berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin).

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11-13 hari kerja dalam setahun akan mendapatkan pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 6 bulan.

Lalu PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam setahun akan menerima pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 9 bulan.

Sementara PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17-20 hari kerja dalam setahun akan menerima pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Selanjutnya, untuk pelanggaran ringan, PNS akan menerima sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam setahun akan menerima teguran lisan.

Kemudian, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam setahun akan menerima teguran tertulis.

Lalu PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7-10 hari kerja dalam setahun akan menerima sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

(Leo/Nov).