Bagaimana Nasib KTP Warga DKI Usai Anies Ubah 22 Nama Jalan? Simak Penjelasan Kemendagri

Bagaimana Nasib KTP Warga DKI Usai Anies Ubah 22 Nama Jalan? Simak Penjelasan Kemendagri

23 Juni 2022 0 By Redaksi

NESIATIMES.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengubah 22 nama jalan dengan nama tokoh-tokoh Betawi.

Terkait hal tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan soal nasib KTP warga DKI.

Menurutnya, warga yang alamatnya diganti tersebut harus memperbarui data kependudukannya.

“Ini semua memiliki implikasi, hulunya adalah wilayah, perubahan data wilayah akan berimplikasi pada perubahan data administrasi kependudukan dan pelayanan publik,” jelasnya, Kamis (23/6/2022), seperti dikutip dari detiknews.

“Nah ini hal yang biasa, kemudian contoh seperti di DKI, itu kalau ada perubahan nama jalan, KK kita buat yang baru, KTP dibuat yang baru, kartu identitas dibuat yang baru,” sambungnya.

Kemudian, Zudan menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kemendagri akan mem-back up kebutuhan terkait administrasi daerah.

Pihaknya, akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan DKI termasuk menyediakan tambahan blanko e-KTP.

Hal itu, jelas Zudan, karena perubahan tersebut memang sudah dipikirkan dengan baik dan matang.

Lebih lanjut, Zudan menyebut warga tidak perlu mencari pengantar RT/RW setempat untuk melakukan perubahan data kependudukan.

Menurutnya, petugas Dukcapil lah yang nantinya akan jemput bola dengan datang ke RT maupun RW secara gratis.

Apabila ada masyarakat yang tidak bertemu petugas, bisa langsung mendatangi Disdukcapil untuk diberikan dokumen yang baru.

Masyarakat tinggal datang saja ke Dukcapil kemudian menjelaskan bahwa alamatnya telah berubah.

“Misalnya dulu Jalan Raya Bekasi-Jakarta dirubah menjadi Jalan Si Pitung tinggal diubah dalam aplikasinya,” tuturnya.

Kemudian, petugas akan mencetak (print out) alamat yang baru untuk dokumen seperti KTP, KK, atau KIA.

Di sisi lain, Zudan menilai perubahan wilayah merupakan hal biasa dalam tata kelola pemerintahan.

Perubahan tersebut bisa berupa pemekaran desa, kabupaten/kota, atau provinsi hingga dalam lingkup kecil seperti perubahan nama jalan.

Ia mencontohkan beberapa perubahan yang pernah terjadi Indonesia seperti pemekaran Provinsi Kalimantan Utara dan Jawa Barat menjadi Banten.

(Stv/Rah).