Ada Pengumuman Penting dari Kemenpan-RB, Semua ASN Wajib Tahu!

Ada Pengumuman Penting dari Kemenpan-RB, Semua ASN Wajib Tahu!

14 Oktober 2021 0 By Redaksi

NESIATIMES.COM – Pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai  Negeri Sipil (PNS).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyampaikan larangan cuti dan bepergian bagi para ASN.

Aturan tersebut sesuai dengan SE Menpan RB No. 13/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter @kempanrb, pihaknya menyatakan larangan cuti dan bepergian itu berlaku selama 18-22 Oktober 2021.

Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tanggal 20 Oktober 2021.

“Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, ASN dilarang bepergian dan cuti selama 18-22 Oktober 2021,” cuitnya, Selasa (12/10/2021).

Kebijakan tersebut bertujuan sebagai upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di tanah air.

Sementara itu, SE tertanggal 25 Juni yang ditandatangani oleh MenPAN-RB Tjahjo Kumolo itu memuat dua poin utama terkait larangan bepergian ke luar daerah serta cuti pada hari-hari tertentu.

Pertama, pembatasan kegiatan ke luar daerah selama hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah hari libur nasional.

Kecuali bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam wilayah aglomerasi untuk berdinas di kantor (WFO).

Serta bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dan memperoleh surat tugas dari Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga berlaku bagi ASN yang dalam keadaan darurat perlu bepergian ke luar daerah dan telah memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya.

Kedua, yakni pembatasan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama.

Dalam aturan ini, pengecualian berlaku bagi ASN dan PPPK yang mengajukan cuti melahirkan, sakit, atau alasan penting.

Pihak PPK pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus tetap selektif dalam memberi izin bagi pegawai dalam periode waktu tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, PPK harus melakukan langkah penegakan disiplin melalui pemantauan serta portal pelaporan.

Terkait sanksi, PPK berhak menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 53/2010 dan Peraturan Pemerintah No 49/2018.

Di sisi lain, SE tersebut juga mengatur upaya pencegahan Covid-19 dengan mewajibkan ASN melaksanakan hidup sehat dan bersih.

Salah satunya dengan menerapkan 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas.

Selain itu, juga melaksanakan langkah pencegahan seperti 3T yang meliputi testing, tracing, dan treatment.

(Mel/Rah).