Jabodetabek Masuk Cakupan Area PPKM Darurat, Berikut Ketentuannya

Jabodetabek Masuk Cakupan Area PPKM Darurat, Berikut Ketentuannya

1 Juli 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Presiden Joko Widodo akan melaksanakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 – 20 Juli 2021.

Jokowi menuturkan, kebijakan tersebut diambil setelah menerima masukan dari para menteri, ahli kesehatan, serta kepala daerah.

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021,” tegasnya, Kamis (1/6/2021).

Dalam pelaksanaan pengetatan ini, pemerintah menargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi kurang dari 10 ribu per hari.

Sejumlah wilayah di Jabodetabek juga termasuk dalam daerah yang akan melaksanakan PPKM darurat tersebut.

Yakni DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.

Sementara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, akan melakukan asesmen pada level 3.

Berikut ketentuan cakupan dalam pengetatan aktivitas:

  • WFH untuk sektor non esensial sebesar 100 persen.
  • Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
  • Sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan sedangkan sektor kritikal boleh 100 persen maksimum dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor esensial yakni keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan mon penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor. Sedangkan cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok.
  • Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung lima puluh persen, untuk apotek dan toko obat bisa buka 24 jam.
  • Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.
  • Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).
  • Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi seratus persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  • Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.
  • Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
  • Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
  • Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal tujuh puluh persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  • Resepsi pernikahan dihadiri maksimal tiga puluh orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya boleh dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.
  • Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
  • Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah.
  • Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.
  • Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

(Mel/Nov).