Soal Isu Penundaan Pemilu, Luhut Keluarkan Pernyataan Mengagetkan, Isinya Dahsyat!
14 Maret 2022NESIATIMES.COM – Penundaan pemilu merupakan hal yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di tengah publik.
Banyak pihak pro dan kontra terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut buka suara soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Ia menyampaikannya saat hadir di Podcast YouTube Deddy Corbuzier soal isu penundaan pemilu.
Berikut adalah beberapa hal yang ia sampaikan mengenai Pemilu 2024:
Big data 110 juta masyarakat
Luhut mendasari pernyataannya melalui big data yang memuat percakapan 110 juta masyarakat di media sosial.
Dari data tersebut, kata Luhut, masyarakat menginginkan pemilu ditunda.
Alasan masyarakat mau pemilu ditunda
Luhut mengungkapkan setidaknya tiga alasan masyarakat mau pemilu ditunda.
Alasan ini ia peroleh berdasarkan big data yang disebutkan sebelumnya.
Alasan pertama adalah masyarakat ingin situasi tenang agar ekonomi bisa berkembang dan kembali pulih pasca dihantam oleh pandemi Covid-19.
Kedua, masyarakat tidak mau kegaduhan seperti tahun 2019 terulang kembali.
Pada tahun 2019, terjadi pembelaan tajam di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.
“Tidak mau lagi seperti kemarin,” ungkapnya, seperti dikutip dari Youtube Deddy Corbuzier, Senin (14/3/2022).
Alasan ketiga adalah mengenai anggaran.
Luhut mengatakan bahwa masyarakat menyoroti besarnya anggaran Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 yang mencapai Rp 110 triliun.
Padahal, situasi saat ini masih susah karena berbagai sektor terdampak pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa pemilih PKB, Golkar, PDIP, Gerindra dan Demokrat mendukung penundaan Pemilu 2024.
Menurut Luhut, seharusnya partai politik bisa menangkap aspirasi dari para pemilih atau pendukungnya.
Pasalnya, merekalah nanti akan memilih dan mereka menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Peluang penundaan pemilu
Mengenai peluang penundaan pemilu, Luhut menjelaskan peluang tersebut tergantung dari proses politik di MPR.
MPR merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengamandemen konstitusi atau UUD 1945.
“Itu DPR dan MPR yang menentukan,” tandas dia.
Respons Presiden Jokowi
Luhut mengatakan bahwa Presiden Jokowi taat pada konstitusi.
Sehingga Jokowi taat pada masa jabatan dua periode sebagaimana diatur dalam konstitusi saat ini.
Dia mengaku aneh terhadap pihak-pihak yang menuduh Jokowi inkonstitusinal.
Pasalnya, wacana penundaan pemilu atau Jokowi tiga periode bukan dari Jokowi, tetapi suara dari bawah.
Perpanjangan Periode Jokowi, Indonesia Semakin Baik
Luhut juga menyebutkan apabila masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang 3 tahun, Indonesia akan lebih baik.
Ia menyebutkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi di atas angka 70%.
Luhut mengungkapkan alasan penambahan 3 tahun masa jabatan Jokowi, antara lain kinerjanya, pribadinya, capaian yang bergerak naik, serta keadaan sekarang ini.
Bahkan, kepemimpinan Presiden Jokowi juga mendapat pujian dari pemimpin dunia.
Ada Pihak yang Khawatir Jika Pemilu Ditunda
Menurut luhut adanya pro dan kontra atas wacana penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang wajar.
Namun, menurut Luhut, salah satu alasan yang menolak wacana tersebut khawatir ambisinya untuk berkuasa tertunda.
Luhut tidak menyebutkan dengan detail pihak-pihak yang khawatir dengan isu penundaan pemilu ini.
Jokowi Tiga Periode, Luhut Pilih Jadi Penasihat Presiden
Luhut juga mengaku, jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang atau menjadi tiga periode, jika ia diminta, maka ia akan bersedia menjadi penasihat presiden.
Namun, ia mengaku akan berhenti menjadi menteri.
Luhut mengakui, tidak mudah menjadi menteri.
Ia mengaku mencurahkan seluruh pikiran, tenaga dan energi membantu Presiden Jokowi untuk membangun negara ini.
Apalagi, kata dia, tahun 2024, usianya sudah 77 tahun.
Selain itu, Luhut ingin menghabiskan waktu pasca-2024 bersama keluarganya.
(Stv/Hsb)
