Mendagri Tito Keluarkan Teguran Keras ke 10 Kepala Daerah Ini, Simak Masalahnya

Mendagri Tito Keluarkan Teguran Keras ke 10 Kepala Daerah Ini, Simak Masalahnya

31 Agustus 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Mendagri Tito Karnavian telah menanda-tangani surat teguran kepada 10 kepala daerah (bupati dan wali kota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya.

Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga dalam keterangannya lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (31/8/2021), mengatakan Mendagri menandatangani surat itu pada 30 Agustus 2021.

Dia kemudian menyebut bahwa salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD adalah realisasi pos belanja insentif tenaga kerja kesehatan daerah (Innakesda).

Sehingga, dalam surat teguran yang ditembuskan ke Presiden tersebut, Mendagri meminta para kepala daerah tersebut untuk segera membayarkan innakesda.

Lebih lanjut, Kastorius Sinaga menjelaskan 10 kepala daerah tersebut yakni Wali Kota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih, dan Bupati Paser.

Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 ini untuk penanganan Covid-19.

Namun hasil pemantauan rutin Kemendagri, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan innakesda.

Bahkan, terdapat beberapa daerah PPKM level 4 yang kepala daerahnya belum merealisasikan insentif para nakes.

Padahal, Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Bila daerah belum melakukan refocusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, kepala daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala daerah (Perkada).

Dengan cara memberitahukan hal itu kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran innakesda tidak terhambat.

(Leo/Ana)