Mengejutkan, Novel Baswedan Ungkap Dugaan Kolusi dalam Bisnis Tes PCR
30 November 2021NESIATIMES.COM – Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut pihaknya menemukan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bisnis tes PCR di Indonesia.
Temuan itu dia dapatkan usai melakukan pendalaman singkat dalam kasus dugaan bisnis PCR itu.
“Saya dan kawan-kawan melakukan penyelidikan singkat, menemui pihak-pihak yang mengetahui soal hal ini, yang tentunya ketika di sana, ketika saya dan kawan-kawan bisa mulai memahami lebih jelas soal bahwa ada dugaan kolusi, atau korupsi maka ini jadi hal menarik,” kata Novel dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).
Lebih lanjut Novel menyebut ada indikasi monopoli bisnis PCR oleh pihak tertentu yang mengakibatkan harga tes PCR di Indonesia menjadi relatif lebih mahal.
Terlebih, pembebanan biaya bisnis PCR di Indonesia sangat membebankan keuangan negara dan masyarakat.
Novel Baswedan kemudian menceritakan bahwa sebenarnya untuk melakukan tes PCR relatif mudah dan tidak membutuhkan laboratorium yang terlalu canggih.
Namun, dengan adanya dugaan KKN dalam bisnis PCR sehingga ada permainan untuk hasil tes dengan biaya yang juga cukup mahal.
Novel menilai karena adanya dugaan KKN tes PCR menyebabkan hasil tes yang seharusnya keluar singkat malah menjadi lama, yakni 2-3 hari.
Sementara, untuk mendapatkan tes lebih cepat masyarakat perlu membayar lebih mahal.
Kekinian, Novel memilih bergabung dengan kaukus untuk mengaudit bisnis PCR ini.
Kaukus berencana meminta kesediaan dua menteri, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir untuk diaudit.
Pasalnya kedua menteri ini diduga terafiliasi dengan perusahaan yang menyediakan jasa tes PCR.
(Mel/Leo)
Sangat perlu dan penting di adakan audit secara independen untuk Perusahaan yg di dirikan oleh pak Luhut BP dan pak Erik T. Sehingga ada kejelasan sampai sejauh mana mereka berdua dalam bisnis PCR dan klo selama ini pak Luhut BP bilang tidak pernah terima uang sepeser pun memang benar karena di Indonesia Tidak pakai peser yang di pakai mata uang Rupiah jadi tidak ada nama uang peser cuma yg jadi pertanyaan berani tidak org di Indonesia mengaudit pak Luhut BP dan pak Erik T dan saya siap untuk bergabung dgn org org yg baik dan menyatakan kebenaran trim.
Mantap pak
Semua di negara ini harus taat hukum, apabila ada dugaan, ya tentunya harus diadakan pemeriksaan secara terbuka, tidak ada kata tidak berani, hukum harus di tegakkan, klo negara ini, ingin baik baik saja