Perintah Terbaru Bagi Kepala Desa Seluruh Indonesia 2025, Tentang Penggunaan Dana Desa, Wajib Sesuai Aturan Baru!
8 Februari 2025NESIATIMES.COM – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengeluarkan instruksi bagi seluruh kepala desa di Indonesia.
Yandri meminta agar kepala desa mengalokasikan minimal 20 persen dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025.
Regulasi tersebut mengatur tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.
Baca Juga:
Yandri menyebutkan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh unit usaha BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya.
“Memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa,” demikian bunyi Poin 2 huruf b, seperti dikutip pada Sabtu (8/2/2025).
Aturan ini diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20 persen dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.
Kemudian juga dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa.
Selain itu, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Baca Juga:
Serta meningkatkan kerja sama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.
Dengan demikian, desa menjadi mandiri serta jadi lokomotif terdepan dalam mewujudkan program asta cita presiden tentang Swasembada pangan nasional.
Di sisi lain, surat keputusan ini juga memberikan angin segar bagi pengurus Bum Desa dan pelaku usaha di desa.
Pasalnya, pemerintah desa dan masyarakat harus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kepengurusan Bum Desa yang sudah tidak produktif.
Selain itu, kepala desa perlu memberikan kepercayaan kepada pengurus Bum Desa untuk bekerja profesional, inovatif, dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, penting bagi semua pihak yang ada di desa agar mempunyai semangat yang sama untuk menumbuhkembangkan Bum Desa.
Baca Juga:
Sehingga, Bum Desa bisa menjadi badan usaha milik desa yang mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Langkah tersebut, diharapkan mampu mendorong kemajuan ekonomi desa serta membantu mewujudkan swasembada pangan nasional.
Yuk! baca artikel menarik lainnya dari NESIATIMES.COM di GOOGLE NEWS
Ikuti saluran WhatsApp NESIATIMES.COM – DI SINI
(Ven/Rah).
Bagi yang kadesnya jujur dan bijak, maka DD sangat bermanfaat bagivrakyat. Tapi yang kadesnya arogan, pilih kasih, DD hanya dinikmati orang2 tertentu. Tdk ada pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak.
Desa saya gak ada perubahan yg siknifikan. DD gak jelas larinya kemana gak tau… yg tau cuma cs nya saja. Pertanian nuga gak terurus,padahal mayoritas penduduk tani.banyak dikorupsi
Bentuk yg bagaimana 29% untuk ketahanan pangan ?
Benar.. Dana desa hrs di peruntukan sbgaimana mestinya… Saya salut ke aparat di desa ku.. Ds ketandan. Kec. Lengkong.. Kab. Nganjuk. Jatim.. Gk pernah berhenti.. Membangun. Desa. & .sarana…. Nya.