Perjalanan Karir Ari Kuncoro, dari Ditunjuk Jadi Komisaris BRI hingga Mengundurkan Diri

Perjalanan Karir Ari Kuncoro, dari Ditunjuk Jadi Komisaris BRI hingga Mengundurkan Diri

22 Juli 2021 0 By Redaksi

NESIATIMES.COM – Sosok Ari Kuncoro menjadi sorotan lantaran rangkap jabatan yang ia lakukan berkaitan dengan larangan rektor rangkap jabatan di BUMN.

Ari mejabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI serta Rektor Universitas Indonesia (UI).

Banyak yang menyebut bahwa rangkap jabatan Ari itu melanggar Statuta Universitas Indonesia (UI).

Namun, belum lama ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menginformasikan pengunduran diri Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan per 21 Juli 2021.

Lalu bagaimana perjalanan karir Ari Kuncoro dari mulai menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI hingga undur diri? Berikut ulasannya:

Pada 18 Februari 2020 Ari mulai menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI.

Kala itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI memutuskan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama BRI, lalu Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama.

Bukan kali pertama, sebelumnya Ari Kuncoro pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) pada RUPS Luar Biasa BNI 2 November 2017.

Selain itu, Ari juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia periode 2019-2024.

Pengangkatan Ari sesuai Surat Keputusan Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode 2019-2024.

Sebelum menjadi rektor, pria kelahiran 28 Januari 1962 merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.

Namun, belum lama ini posisi Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama BRI sempat menuai polemik.

Akhirnya lahirlah revisi Statuta Universitas Indonesia (UI) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI untuk menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013.

Dalam perubahan itu memungkinkan rektor UI melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mengundangkan PP tersebut.

Kepala Bagian Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman membenarkan hal tersebut.

(Leo/Ana)