PSI Tak Akan Setop Umbar Kejanggalan DKI Meski Dicap Masih Anak Baru!
1 November 2019JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI William Aditya tidak mau berhenti mengumbar data ke ruang publik andai ada kejanggalan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Dia tak mau berhenti melakukan itu meski baru saja dikritik oleh anggota DPRD fraksi Gerindra Inggard Joshua.
William baru saja ditegur oleh anggota DPRD Inggard Joshua karena dinilai terlalu dini mengumbar rencana anggaran pengadaan lem aibon melalui media sosial.
“Kita harus teguh, kita di sini buat protes kan. Kita protes. Kita jalankan sajalah,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10).
William mengaku akan tetap memperjuangkan transparansi anggaran Pemrprov DKI Jakarta. Ia dan PSI akan selalu meminta Pemprov DKI Jakarta mengunggah Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kalau soal transparansi itu harga mati karena saya tak mau bandingkan. Tapi Gubernur sebelumnya, RKPD 2020 sudah di upload saat pembahasan ini harinya udah ada di website,” imbuhnya.
Mengenai teguran dari Inggard Joshua, William tidak mau membela diri. Dia menerima teguran itu layaknya junior menampung kritik dari senior.
“Diterima saja kritik bang Inggard. Saya juniornya saya terima nasehatnya. Saya harus banyak belajar dari beliau,” kata William.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Inggard Joshua menegur William dalam rapat anggaran. Dia seolah tak suka dengan manuver William yang mengumbar rencana anggaran lem aibon sebesar Rp8,28 miliar ke media sosial.
Inggard meminta agar William menjaga tata krama dan marwah dewan. Menurutnya anggota dewan bisa menyuarakan ke publik apabila sudah dibahas terlebih dahulu di internal dewan.
“Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi, aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan,” kata Inggard di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10).
“Jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” lanjut dia.
Menurut Inggard data yang disebar oleh William itu masih berupa pengajuan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS). Karenanya, lebih baik dibicarakan terlebih dahulu dalam forum ketimbang mengumbar ke ruang publik.
“Khususnya pada saudara William, William ini kan baru, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di tv. Boleh aja. Tapi harus jaga tata krama itu kan baru KUA PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif,” tutup dia.
