MK: Debt Collector Boleh Sita Barang Kredit Tanpa Pengadilan, Tapi dengan Syarat Ini

MK: Debt Collector Boleh Sita Barang Kredit Tanpa Pengadilan, Tapi dengan Syarat Ini

9 September 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan baru terkait gugatan soal penyitaan barang kredit dari debitur dalam sidang putusan MK pada Selasa (31/8/2021).

Gugatan yang dimaksud adalah gugatan yang diajukan oleh Joshua Michael Djami. 

Dalam gugatannya, Joshua mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sekedar informasi, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda, di mana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.

MK menyatakan pihak kreditur (leasing) tidak bisa secara sepihak menarik objek jaminan fidusia, seperti kendaraan atau rumah yang menunggak kredit, hanya berdasar sertifikat jaminan.

MK memutuskan pihak leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Namun, kreditur tetap bisa melakukan penarikan sepihak, asalkan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya.

Putusan ini tertuang dalam Nomor 2/PUU-XIX/2021 yakni di halaman 83 paragraf 3.14.3.

Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur,” tulis surat putusan MK itu.

Sementara itu, pengacara dari Law Firm Visi Integritas, Febri Diansyah menanggapi putusan tersebut.

Menurutnya memang eksekusi, pengambilan barang jaminan harus melalui pengadilan.

Namun, dia menilai jika ada kesukarelaan baik dari pihak debitur dan kreditur maka tidak perlu keberadaan pengadilan.

“Sukarela dalam artian tidak ada paksaan, mengakui dan tidak ada keberatan kecuali kalau para pihak (kreditur dan debitur) sukarela. Kalau dipaksa sukarela ya tetap tidak bisa,” kata Febri dikutip dari kumparan.

(Leo/Ana)