Resmi, Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Dipecat Tidak Hormat, Ini Alasannya

Resmi, Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Dipecat Tidak Hormat, Ini Alasannya

31 Mei 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju resmi menjadi tersangka terkait kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK memutuskan Stepanus bersalah karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku sebagai insan lembaga antikorupsi.

Sekiranya, Stepanus menerima uang sejumlah total Rp1,3 miliar dari Syahrial.

Syahrial memberikan suap itu dengan tujuan agar Stefanus tidak menaikan kasus korupsi yang melibatkan Syahrial di Tanjungbalai ke penyidikan KPK.

“Menyatakan terperiksa bersalah, karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Menyalahgunakan surat penyidik untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan tanda pengenal Insan KPK, sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat 2 huruf A, B  dan C Undang-undang Dewas nomor 2  tahun 2020, tentang penindakan Kode etik dan Pedoman Perilaku,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusannya, Senin (31/5/2021). 

Kemudian KPK menjatuhkan sanksi berupa pemecatan dengan tidak terhormat bagi tersangka sebagai pegawai KPK.

Adapun Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin menjadi perantara yang mempertemukan Stepanus dan Syahrial.

Pertemuan awal mereka terjadi di Rumah Dinas Aziz Syamsuddin sekitar bulan Oktober 2020. 

Selain Syahrial dan Stepanus, KPK turut menetapkan Maskur Husein selaku advokat sebagai tersangka. 

Atas perbuatan tersebut, Stefanus dan Maskur Syahrial disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

Sedangkan M Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Mel/Leo)