Seluruh Honorer dan Pemda Wajib Tahu, Hanya di Jabatan Ini Dialihkan ke Outsourcing, Catat Ya

Seluruh Honorer dan Pemda Wajib Tahu, Hanya di Jabatan Ini Dialihkan ke Outsourcing, Catat Ya

23 Juni 2022 0 By Redaksi

NESIATIMES.COM – Sejumlah Pemerintah daerah (Pemda) salah menafsirkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Surat Edaran tersebut berisi mengenai Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang hingga kini masih jadi polemik. 

Beberapa Pemda multitafsir dan sudah merencanakan untuk memberhentikan honorer.

Bahkan, sejumlah Pemda malah sudah merumahkan tenaga honorernya. 

Oleh karena itu, Karo Humas KemenPAN-RB Mohammad Averouce angkat bicara.

Ia mengatakan bahwa tujuan dasar SE MenPAN-RB sebenarnya adalah menata pegawai non-ASN, bukan malah menghapus honorer.

 “Tujuannya menata pegawai non-ASN,” kata Averouce, seperti dikutip dari jppncom Kamis (23/6/2022). 

Ia menjelaskan bahwa dalam SE Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei, pemerintah ingin menyelesaikan masalah honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah. 

Sebenarnya, upaya penyelesaian honorer ini, sudah dilakukan sejak 2005.

Yakni lewat PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007. 

Kemudian, pada tahun 2021, PP tersebut berubah menjadi PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS. 

Kebijakan ini kemudian berlanjut dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di dalam UU ASN Pasal 5 menyebutkan pegawai ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  

Kemudian, pada Pasal 6 UU ASN menyebutkan pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Lebih lanjut, Averouce menyebut PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK mengamanatkan jabatan-jabatan yang bisa diisi diatur dalam Perpres. 

Lalu, sejumlah regulasi tentang jabatan-jabatan tersebut sudah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2020, KepmenPAN-RB Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas KepmenPAN-RB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Bisa diisi PPPK. 

Sehingga terdapat 187 jabfung yang bisa diisi PPPK.

Menpan-RB Minta Instansi Tak Rekrut Honorer

Averouce meminta setiap instansi diminta tidak lagi merekrut honorer. 

Lebih lanjut, ia meminta Pemda maupun pusat harus menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun PPPK.

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023. 

Nantinya, jika instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain maka instansi pemerintah dapat menggunakan tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga. 

Status tenaga alih daya (outsourcing) tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan yang terdiri dari pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

(Yar/Hsb)