Soal Kasus Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Anies Akan Diperiksa? Ini Kata KPK

Soal Kasus Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Anies Akan Diperiksa? Ini Kata KPK

29 Mei 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul untuk program rumah DP 0 persen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KPK sudah menjerat tiga orang dan satu perusahaan sebagai tersangka kasus ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri tak tertutup kemungkinan pihaknya akan memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara itu tentu karena jika ada kebutuhan penyidikan,” ujar Ali dalam keterangannya dikutip dari LIPUTAN6, Jumat (28/5/2021).

Untuk pihak yang akan KPK panggil sebagai saksi, kata Ali, akan ada informasi lebih lanjut nantinya.

Yang pasti, para saksi adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dan membuat terang dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini.

Kronologi Kasus

Sebelumnya, kasus ini bermula saat adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris.

Penandatanganan kesepakatan itu berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya.

Namun, dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini terdapat beberapa hal yang melawan hukum.

Seperti, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak ada kajian appraisal dan tanpa dukungan kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Akhirnya, KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rumah DP 0 Persen di Cipayung, Jakarta Timur.

Rincian tersangkanya, mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC).

Selain Yoory, KPK juga menjerat Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adria, dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe.

KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, perbuatan para tersangka itu sekiranya merugikan keuangan negara sebesar Rp 152 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

(Mel/Ana)