Surat Edaran Mendagri Tito, untuk Seluruh Gubernur-Bupati/Wali Kota, Ini Isinya, Simak!

Surat Edaran Mendagri Tito, untuk Seluruh Gubernur-Bupati/Wali Kota, Ini Isinya, Simak!

20 Juli 2021 Off By Redaksi

NESIATIMES.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran berisi arahan kepada Gubernur serta Bupati/Wali Kota.

SE bernomor 440/3929/SJ itu tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat.

“Dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM demi mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” bunyi SE tersebut, seperti dikutip dari detiknews pada Senin (19/7/2021).

“Dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan masyarakat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota,” lanjutnya.

Berikut 6 poin arahan Mendagri:

  • Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus COVID-19.
  • Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:
  1. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
  2. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
  3. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.
  • Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.
  • Melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:
  1. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan
  2. Memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.
  • Melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
  • Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

(Mel/Nov).