Tegas! Mendagri Tito Karnavian: Kita Akan Hilangkan PNS Berpaham di Luar NKRI

JAKARTA – Radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negeri (ASN) akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan publik.

Hal ini seiring dengan munculnya poster yang menyatakan banyak ASN terpapar paham radikalisme.

Radikalisme menurut KBBI adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, bahwa secara prinsip tidak boleh ada ASN berpikiran di luar konsep yang telah ditetapkan di NKRI.

Menurut Mendagri Tito, ASN diibaratkan seperti tulang punggung yang menentukan kinerja pemerintahan. Maka dari itu, kata Tito, apabila ada ASN terpapar radikalisme, akan berpengaruh terhadap layanan masyarakat.

“Nanti kita akan pelajari, teknisnya seperti apa, prinsipnya kita tidak ingin ada ASN yang memiliki pemikiran di luar konsep negara NKRI,” kata Mendagri Tito Karnavian di kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Kamis (31/10), seperti dikutip di Kumparan.com.

Tito menuturkan konsep Negara NKRI dan konsep itu ditetapkan di Indonesia. Konsep itu antara lain Pancasila, UUD 1945, hingga pluralisme.

Konsep tersebut, lanjut Tito, membuat Indonesia menjadi negara yang kokoh sebagai bangsa yang bersatu dan memiliki tujuan yang sama sebagaimana tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika.

“Kesetiaan pada Pancasila sebagai dasar Negara, kemudian UUD 45, kemerdekaan, pluralisme, itu yang membuat bangunan NKRI ini kokoh,” tutur Tito.

Tito menegaskan, akan menghilangkan paham radikalisme di Indonesia terutama di lingkungan ASN. Kata Tito, paham di luar NKRI tidak boleh ada pada ASN.

“Kalau ada konsep lain di luar itu (NKRI) tentu akan kita hilangkan, tidak boleh ada pada ASN,” tegas Tito.

(EFG/AR)