MenPAN-RB Sampaikan Kabar Baik untuk Honorer Usai Terima Instruksi dari Jokowi, Alhamdulillah
24 Februari 2023NESIATIMES.COM – MenPAN-RB Azwar Anas mengaku telah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah honorer.
Saat ini pemerintah masih membahas sejumlah opsi alternatif bersama DPR, DPD, serta asosiasi pemerintah daerah pada semua tingkatan, mulai gubernur hingga bupati/wali kota.
“Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
“Artinya, tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan presiden,” sambungnya.
Menurut Anas, sisa tenaga honorer K2 sebenarnya hanya tersisa 444.687 orang per 2018.
Anas mengatakan jumlah itulah yang seharusnya dituntaskan penataannya.
Pasalnya, sejak 2018, semua instansi pemerintah dilarang lagi mengangkat tenaga non-ASN dan diberi waktu paling lama 5 tahun untuk menyelesaikan penataanya, sampai dengan November 2023.
Akan tetapi, karena berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan, beberapa instansi masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN.
Di sisi lain, Anas menyebut tenaga honorer memang sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan pendataan dan validasi terbaru, kata Anas, jumlah tenaga non-ASN mencapai 2,3 juta sebagai data dasar honorer.
Dari jumlah tersebut, hanya 1,8 juta yang diiringi surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari pejabat pembina kepegawaian termasuk kepala daerah.
Anas menegaskan pihak KemenPAN-RB secara maraton telah bertemu berbagai pihak untuk mencari opsi terbaik bagi penataan tenaga non-ASN.
Pihak-pihak tersebut antara lain APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan juga APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia).
Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri.
Pihaknya akan tetap mendengar suara dari daerah yang merupakan salah satu pengguna terbanyak tenaga honorer.
Bahkan dia mengaku akan bertolak ke Kalimantan Timur untuk bertemu dengan para gubernur di dalam APPSI untuk membahas masalah honorer.
Selain itu, KemenPAN-RB juga berkonsultasi dan mendapatkan banyak masukan dari komisi terkait di DPR dan DPD.
Menurut Anas, pihaknya masih mendalami sejumlah opsi yang ada.
Opsi tersebut dibedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional.
Anas mengatakan akan melaporkan semua pembahasan opsi maupun alternatif kebijakan yang ada kepada Presiden Jokowi.
Yuk! baca artikel menarik lainnya dari NESIATIMES.COM di GOOGLE NEWS
Baca Juga:
(Stv/Nov).
Saya juga tenaga honorer k2 tenaga administrasi penjaga sekolah, saya mulai kerja dri thn 2003 sampai sekarang ga pernah terputus, asal sya dri brebes jateng, tolong dong perhatiannya untuk penjaga sekolah
Saya termasuk guru k2 dan saya mengabdi dari tahun 2005 hingga sekarang tiada putus-putusnya.saya mengajar di SD inpres usia saya sudah 40 tahun dan sekarang saya masih kuliah UT.semoga pemerintah memperhatikan honorer…
Sy jg honorer K2.Masih aktif sampai sekarang..umur 43.tahun.smga pemerintah terbuka hatinya memperhatikan honorer..
saya termasuk K2 di daerah sudah mengabdi pada negara dari tahun 2004 sampai sekarang tidak pernah terputus .saya skr di sekretariat dprd sinjai bagian umum (Sekwan).sampai detik ini berharap kelak saya bisa jadi PNS .walau sekarang usia saya sudah 36 tahun.semoga pemerintah yg berwewenan dapat meberi kenyataan mimpi panjang ini dan harapan ini bisah nyata.🙏
Mentan juga perlu mempertimbangkan tenaga honorer yg ada diwilayah yg daerahnya diambil jd kawasan IKN khususnya kabupaten ppu,, perlu diprioritaskan,,
Saya honorer K2. Saya bekerja di polisi Wilayatul hisbah ( WH ), cuma di Aceh yg ada wh nya,dulunya dibawah Dinas Syariat Islam, sekarang satu atap dengan satpol PP. Kalau gak salah hitung hampir 20 tahun bekerja dan bermimpi di angkat jadi PNS, semoga jadi kenyataan. Mungkin kalau gak lambat informasi saya sudah jadi PNS dari jalur keluarga korban konflik. Gak ada satupun dari keluaga saya yg bekerja pada pemerintah dari 16 bersaudara, yg ada cuma pemberontak, cuma saya yg ingin mencoba bekerja pada pemerintah walaupun harus pakai baju dinas dengan cara sembunyi2 dikampung karena tidak enak diliat sama keluarga yg lain karena bersebelahan dan takut ditegur, tetapi saya berkomitmen ingin bekerja pada pemerintah untuk hidup yg lebih baik nanti setelah jadi PNS, Tapi kenyataan sampai sekarang tahun 2023 saya belum PNS juga, bahkan tahun ini mau dihapus. Mungkin saya salah dalam berfikir atau mungkin salah dalam melangkah. Ya itulah perjuangan, kalau keluarga saya yg lain berjuang dalam rimba, saya berjuang dalam pemerintah untuk jadi PNS. Kedua duanya susah dalam berjuang. Mungkin saja perjuangan saya sia sia.